Indikator Tingkat Kesejahteraan dan Kemandirian Suatu Daerah

Dari obrolan di sebuah perjalanan dengan seseorang yang mengaku bekerja di Direktorat Perimbangan Keuangan Kemenku. Beliau menjelaskan bahwa kesejahteraan suatu daerah/pemda bisa diukur dari seberapa besar kemampuan daerah tersebut dalam membiayai sendiri semua anggaran belanja/pengeluarannya. Semakin besar suatu daerah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan meliputi : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus), mencerminkan tingkat kesejahteraan atau kemandirian  daerah tersebut masih realtif rendah. Demikian pula yang terjadi sebaliknya, semakin sedikit DAU/DAK menggambarkan daerah/pemda tersebut semakin sejahtera.

Tentu  tidak serta merta hanya melihat dari sisi besar-kecilnya DAU/DAK semata, atau besar kecilnya PAD (Pendapatan Asli Daerah0,  tetapi juga perlu melihat proporsi (persentasenya) antara sumber pendanaan tersebut dengan anggaran belanja suatu daerah selama periode tertentu. Ibarat keuangan kita, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluarannya, semakin kecil pendapatan akan menyesuaikan pula pengeluarannya. Dan kesejahteraan itu akan sangat tergantung dari bagaiamana cara memenejnya.

Bukan bermaksud untuk menyimpulkan bahwa daerah/pemda ini atau daerah itu kurang sejahtera atau tidak mandiri, karena saya pikir parameter itu pun sebenarnya masih belum cukup memadai untuk bisa membuat penilaian tentang tingkat kesejahteraan dan kemandirian suatu pemda.

Namun setidaknya  dari data-data di bawah ini, kita bisa melakukan analisis sederhana (sesuai dengan kapasitas pengetahuan dan latar belakang kita masing-masing) dan memberikan penilaian sementara mengenai tingkat kemandirian atau kesejahteraan pemda kita, Tulungagung, dibandingkan dengan beberapa pemda-pemda lain di Jawa Timur.

Berikut ini data pertumbuhan Belanja Daerah, DAU, Dana Perimbangan beberapa pemda di Jawa Timur yang diolah dari data APBD yang dipublikasikan oleh djpk.depkeu.go.id

* Keterangan
PAD terdiri dari : Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.
Dana Perimbangan terdiri dari : Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus
Untuk data tahun 2012 baru update sd 29 Mei 2012